Prancis Batalkan Pajak Stablecoin dan Aturan Lapor Wallet Self-Custody Senilai €100.000

Industri kripto Eropa mendapat kabar baik dari Paris — meski mungkin hanya bersifat sementara. Majelis Nasional Prancis menolak seluruh bagian pendapatan Rancangan Undang-Undang (RUU) anggaran 2027 pada Rabu malam, dan bersama penolakan itu, tiga aturan kripto yang sudah sempat disetujui parlemen ikut gugur sekaligus.

Keputusan ini menghapus, setidaknya untuk saat ini, rencana pajak atas keuntungan konversi kripto ke stablecoin, kewajiban melaporkan kepemilikan kripto di wallet self-custody senilai besar, serta kenaikan denda bagi platform kripto. Namun para pelaku industri diingatkan untuk tidak terlalu cepat merayakan: usulan-usulan tersebut masih bisa diajukan kembali saat RUU dibahas di Senat.

Majelis Nasional Menolak Bagian Pendapatan Anggaran 2027

Majelis Nasional Prancis menolak bagian pendapatan (revenue section) RUU anggaran 2027 pada pembacaan pertama, Rabu malam, dengan suara telak 458–0 dan dua abstain, menurut catatan resmi pemungutan suara Majelis.

Bagian pendapatan adalah bagian RUU yang mengatur pemasukan negara, termasuk pajak. Setelah penolakan itu, pemerintah akan mengirimkan naskah asli anggaran ke Senat — tanpa amandemen-amandemen kripto yang sebelumnya sudah disetujui para anggota parlemen.

Faustine Fleuret, global head of public affairs di protokol lending Morpho, sebelum pemungutan suara sudah memperingatkan bahwa penolakan bagian pendapatan bisa berujung pada penolakan seluruh RUU di Majelis Nasional, termasuk ketentuan-ketentuan yang disetujui lewat amandemen. Peringatan itu kini terbukti.

Tiga Aturan Kripto yang Ikut Gugur

Majelis sebenarnya sudah menyetujui tiga amandemen terkait kripto sebelum akhirnya menolak bagian pendapatan secara keseluruhan. Ketiganya kini tidak lagi ada dalam naskah yang dikirim ke Senat.

1. Pajak atas Konversi Kripto ke Stablecoin

Pada 16 Oktober, para anggota parlemen menyetujui amandemen yang membuat keuntungan dari konversi aset kripto ke stablecoin menjadi kena pajak. Aturan ini menyasar stablecoin yang tergolong electronic money token di bawah kerangka regulasi MiCA Uni Eropa.

Laporan komite menyebut tarif flat 31,4% yang rencananya berlaku mulai 1 Januari 2027. Bagi trader aktif yang rutin memarkir keuntungan dalam stablecoin seperti USDT atau USDC, aturan ini akan menjadi perubahan besar — selama ini konversi ke stablecoin di Prancis tidak memicu pajak, pajak baru dikenakan saat kripto ditukar kembali ke mata uang fiat.

2. Kewajiban Lapor Wallet Self-Custody Senilai €100.000

Pada Selasa, 3 November, Majelis menyetujui amandemen I-2701 dengan suara 150–44 dan 8 abstain. Amandemen ini mewajibkan wajib pajak melaporkan kepemilikan kripto di wallet self-custody yang total nilainya minimal €100.000 (sekitar US$112.000), dengan nilai yang dinilai per 31 Desember tahun pajak.

Kewajiban ini mencakup hardware wallet maupun software wallet yang bukan berasal dari penyedia layanan aset kripto. Dengan kata lain, investor besar yang menyimpan asetnya sendiri — bukan di exchange — tetap harus melaporkannya ke otoritas pajak.

BACA JUGA: Transaksi Stablecoin Lintas Negara Naik 77,5% Meski Pasar Kripto Tertekan

3. Denda Platform Kripto Naik Lima Kali Lipat

Amandemen ketiga menaikkan denda bagi platform kripto yang gagal memberikan informasi yang diminta otoritas pajak, dari €10.000 menjadi €50.000. Kenaikan ini dimaksudkan untuk memperkuat kepatuhan platform terhadap permintaan data dari otoritas pajak Prancis.

Dua Usulan Lain Sudah Ditolak Lebih Dulu

Bahkan sebelum penolakan bagian pendapatan, Majelis sudah menolak sejumlah usulan pajak kripto lain pada Jumat pekan lalu.

Dua usulan exit tax — pajak atas keuntungan kripto yang belum direalisasi ketika wajib pajak memindahkan domisili pajaknya ke luar negeri — ditolak dengan suara 27–55 dan 31–60. Salah satu usulan itu menyasar kepemilikan kripto di atas €800.000, dengan syarat pemiliknya sudah menjadi wajib pajak Prancis minimal 6 dari 10 tahun terakhir.

Majelis juga menolak usulan pembebasan pajak untuk pembayaran barang dan jasa dengan kripto hingga total €1.000 per tahun, dengan suara 69–14.

Bukan Kemenangan Permanen: Senat dan DAC8 Menanti

Kabar baik ini perlu dibaca dengan hati-hati. Aturan-aturan tersebut bukan gugur karena parlemen berubah pikiran soal kripto — mereka gugur karena seluruh bagian pendapatan anggaran ditolak. Substansi aturannya tidak pernah dibatalkan lewat pemungutan suara tersendiri.

Usulan-usulan itu masih bisa diajukan kembali di Senat. Senat dijadwalkan mulai membahas RUU keuangan pada 20 November, dan pemeriksaan pasal-pasal bagian pendapatan pada 23 November. Sementara itu, Majelis memiliki tenggat hingga 17 November tengah malam untuk menyelesaikan pemeriksaan pembacaan pertama.

BACA JUGA: Bitcoin Rebound di Atas US$80.500 Pasca Pemilu Sela AS, Nasib RUU CLARITY Diragukan

Selain itu, arahan DAC8 Uni Eropa tetap akan mewajibkan pelaporan oleh platform kripto mulai 2026, terlepas dari nasib RUU anggaran Prancis. Artinya, arah regulasi Eropa secara umum tetap menuju transparansi pajak yang lebih ketat — yang berubah di Paris hanyalah jadwal dan bentuknya, bukan arahnya.

Apa Artinya bagi Investor Kripto di Eropa?

Untuk saat ini, investor kripto di Prancis bisa bernapas lega: tidak ada pajak baru atas konversi ke stablecoin per 1 Januari 2027, dan tidak ada kewajiban lapor wallet self-custody yang mendesak. Namun kepastian ini bersifat sementara. Perkembangan di Senat pada akhir November akan menentukan apakah aturan-aturan tersebut kembali — dalam bentuk yang sama atau yang sudah diubah.

Bagi investor di luar Prancis, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa regulasi kripto di Eropa masih bergerak dan bisa berubah cepat. Aturan yang disetujui parlemen satu bulan bisa gugur bulan berikutnya karena dinamika politik anggaran, dan sebaliknya.

FAQ

Apa yang sebenarnya ditolak Majelis Nasional Prancis?

Majelis menolak bagian pendapatan RUU anggaran 2027 dengan suara 458–0. Karena tiga amandemen kripto berada di dalam bagian itu, ketiganya ikut gugur dari naskah yang dikirim ke Senat.

Apakah pajak konversi kripto ke stablecoin di Prancis sudah batal permanen?

Belum. Usulan itu masih bisa diajukan kembali di Senat, yang mulai membahas RUU keuangan pada 20 November 2026.

Berapa ambang batas kewajiban lapor wallet self-custody yang sempat disetujui?

Total kepemilikan kripto di wallet self-custody senilai minimal €100.000 (sekitar US$112.000), dinilai per 31 Desember tahun pajak.

Apa itu DAC8 dan apa hubungannya dengan kasus ini?

DAC8 adalah arahan Uni Eropa yang mewajibkan platform kripto melaporkan data pajak penggunanya mulai 2026. Aturan ini berlaku terlepas dari nasib RUU anggaran Prancis, sehingga tekanan transparansi pajak tetap berlanjut.

Apakah Prancis masih mengenakan pajak atas keuntungan kripto?

Ya. Yang gugur adalah aturan baru soal pajak konversi ke stablecoin dan kewajiban lapor self-custody. Pajak atas keuntungan kripto yang sudah berlaku sebelumnya tidak berubah.