Pemerintah Italia Setujui Pajak 26% dari Keuntungan Transaksi Kripto

Share :

Portalkripto.com — Senat Italia menyetujui anggaran tahun 2023 yang diajukan pemerintah pada 29 Desember 2022 lalu. Dalam anggaran tersebut tercakup peningkatan pajak untuk investor kripto sebesar 26% atas keuntungan modal atas perdagangan aset kripto lebih dari 2.000 Euro.

Dalam anggaran tersebut dijelaskan aset kripto adalah “representasi digital dari nilai atau hak yang dapat ditransfer dan disimpan secara elektronik, menggunakan teknologi ledger terdistribusi atau teknologi serupa.” Sebelumnya, pemerintah Italia memperlakukan aset kripto sebagai mata uang asing dengan pajak yang lebih rendah.

Untuk mendorong warganya membayar pajak, pemerintah Italia memberikan keringanan pada warganya yang melaporkan kepemilikan aset digital mereka pada 1 Januari dengan membayar pajak 14%.

Langkah Italia ini mengikuti Portugal yang Oktober tahun lalu mengusulkan pajak 28% atas keuntungan modal dari mata uang kripto yang disimpan kurang dari setahun.

Menurut data Tripe A, 2,3% populasi Italia atau sekitar sekitar 1,3 juta orang memiliki aset kripto. Pada Juli 2022, diperkirakan sekitar 57% pengguna kripto adalah laki-laki, sementara 43% pengguna adalah perempuan, dengan sebagian besar penggunanya termasuk dalam kelompok usia 28-38 tahun.

Negara Paling Mencekik

Diberitakan sebelumnya di portalkripto, menurut studi yang dilakukan perusahaan analitik kripto Coincub Belgia adalah negara yang menetapkan pajak kripto paling mencekik.

Belgia mematok pajak keuntungan modal dari transaksi kripto sebesar 33% dan pajak pendapatan profesional dari perdagangan kripto sebesar 50%. Aturan perpajakan yang ketat ini telah diadopsi sejak 2017.

Menyusul Belgia, adalah Islandia yang menerapkan pajak maksimal 40% untuk keuntungan kripto di bawah $7.000. Sementara keuntungan kripto di atas $7.000 dikenai pajak 46%.

Di Asia, dua negara dengan pajak kripto tertinggi adalah Filipina dan Jepang.

Filipina tidak mengenakan pajak jika trader memperoleh keuntungan kripto di bawah $4.500. Namun jika keuntungannya di atas $4.500, maka akan dikenakan pajak sebesar 35%. Sementara Jepang, menerapkan sistem tarif pajak progresif antara 5% hingga 45%, tergantung pada jumlah total keuntungan.

Sedangkan negara-negara yang dikategorikan sebagai tax havens bagi industri kripto antara lain Bahama, Bermuda, Belarusia, dan Uni Emirat Arab.

Pajak Kripto di Indonesia 

Di Indonesia sendiri pajak kripto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 68 Tahun 2022 yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2022.

Dalam PMK tersebut disebutkan bahwa baik pembeli/penerima aset kripto dikenakan pajak PPN sebagai berikut:

  • 0,11 persen dari nilai transaksi aset kripto untuk platform exchange yang terdaftar di Bappebti.
  • 0,22 persen dari nilai transaksi aset kripto untuk platform exchange yang tidak terdaftar di Bappebti.

Sementara penjual/yang menyerahkan aset kripto dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 Final dari trading aset kripto dengan detail sebagai berikut:

  • 0,1 persen dari nilai transaksi kripto untuk platform exchange yang terdaftar di Bappebti.
  • 0,2 persen dari nilai aset kripto untuk platform exchange yang tidak terdaftar Bappebti.

Sejak PMK tersebut diberlakukan pada Mei 2022, volume perdagangan kripto di exchange lokal Indonesia tercatat terus mengalami penurunan sejak Mei lalu. Selain karena crypto winter, penerapan pajak juga dinilai berandil besar.

Menurut data Aspakrindo, pada Mei lalu, volume perdagangan kripto di semua exchange lokal turun hingga 81,33% year-on-year (YoY). Penurunan juga terjadi pada Juni, Juli, dan Agustus, dengan masing-masing 65,55%, 59,20%, dan 81,63% YoY.