RUU CLARITY Gagal Maju di Senat AS, Begini Respons Petinggi Industri Kripto

Para pemimpin industri kripto kini mengarahkan harapan mereka ke regulator keuangan Amerika Serikat untuk mengisi kekosongan aturan, setelah Senat AS pada Selasa, 15 September 2026, gagal meloloskan RUU besar yang seharusnya membangun kerangka regulasi bagi aset digital.

Pemungutan suara untuk mosi cloture guna meloloskan RUU CLARITY berakhir 49-50, kurang dari ambang 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembahasan.

Para eksekutif industri menyebut hasil ini sebagai kekecewaan, namun mengalihkan pandangan ke potensi pembuatan aturan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sebagai sumber kejelasan terbaik berikutnya.

CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menyampaikan lewat platform X bahwa masih ada alasan untuk optimis terhadap industri kripto di Amerika Serikat.

Ia menyebut SEC di bawah kepemimpinan Ketua Atkins, dan CFTC di bawah Ketua Selig, akan terus berupaya menerbitkan aturan untuk mengisi kekosongan legislatif tersebut, dan pihaknya akan tetap terlibat aktif dalam proses pembuatan aturan itu.

“Masih ada alasan untuk optimis terhadap industri kripto di Amerika Serikat. Sekarang, SEC di bawah Ketua Atkins, dan CFTC di bawah Ketua Selig, akan terus bekerja keras menerbitkan aturan untuk mengisi kekosongan legislatif ini, dan kami akan tetap terlibat aktif dalam proses pembuatan aturan tersebut,” kata Brad Garlinghouse, di platform X.

Pada Solana Policy Institute Summit hari Senin, Ketua SEC Paul Atkins kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan aturan kripto yang lebih jelas, dengan atau tanpa dukungan legislatif. Meski begitu, ada kekhawatiran bahwa solusi semacam ini mungkin hanya memberi kelegaan sementara bagi industri.

Chief Legal Officer NEAR, Abhishek Vaidyanathan, menambahkan bahwa penolakan RUU ini membuat perusahaan-perusahaan sepenuhnya bergantung pada panduan lembaga regulator dan diskresi administratif yang terus berjalan.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan yang tengah menyusun anggaran 2027 akan menghadapi penundaan berkepanjangan lagi, memaksa mereka kembali mengandalkan penilaian kasus per kasus dan pekerjaan hukum berulang, sementara mitra bisnis mereka terus memasukkan faktor ketidakpastian regulasi ke dalam perhitungan risiko.

“Perusahaan yang tengah menyusun anggaran 2027 akan menghadapi penundaan berkepanjangan lagi, memaksa mereka kembali mengandalkan penilaian kasus per kasus dan pekerjaan hukum berulang, sementara mitra bisnis mereka terus ujarnya faktor ketidakpastian regulasi ke dalam perhitungan risiko,” ujarnya.

BACA JUGA: Exchanges Kripto Coinex Tutup, Ini yang Harus Dilakukan Nasabah

Peluang Kedua untuk RUU CLARITY

RUU CLARITY masih berpeluang menghadapi pemungutan suara cloture lagi, setelah Senator Thom Tillis mengajukan mosi untuk meninjau ulang kegagalan pemungutan suara hari Selasa tersebut. Para eksekutif industri masih terbelah pendapat soal apakah Kongres punya cukup waktu untuk benar-benar meloloskan RUU ini sebelum masa jabatan mereka berakhir pada Januari.

Chief Legal Officer 1inch, Orest Gavryliak, menilai hasil hari ini sebagai penundaan, bukan keputusan final — mengingat legislasi berskala besar semacam ini jarang berjalan mulus dalam satu kali percobaan, sehingga pemungutan suara cloture masih bisa diajukan kembali di kemudian hari.

Vaidyanathan dari NEAR justru bersikap lebih pesimistis soal peluang jangka pendek. Ia menyebut bahwa dengan gagalnya cloture kali ini, kemungkinan besar kesempatan berikutnya untuk membahas struktur pasar kripto baru akan muncul di periode Kongres selanjutnya — mengingat DPR AS (House) sudah membatalkan agenda kerja pada pekan 21 dan 28 September, sementara Senat baru akan memulai masa kerja daerah pada 5 Oktober, menjelang pemilu 3 November.

Sebagai indikator sentimen pasar, peluang RUU CLARITY disahkan menjadi undang-undang pada 2026 di platform prediksi Polymarket anjlok ke 5% pada hari Selasa — level terendah sejak pasar prediksi tersebut dibuka pada Januari.