Gagal di 2022, Bursa Kripto Indonesia Dikebut di 2023

Share :

Portalkripto.com — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana mengebut pembuatan bursa kripto Indonesia di tahun ini. Langkah ini ditempuh setelah Bappebti gagal merealisasikannya di tahun 2022.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko mengatakan sebelumnya pemerintah berencana membuat bursa kripto tahun lalu. Namun hingga tahun crypto winter itu rampung, bursa yang diharapkan belum bisa direalisasikan.

“Sampai catatan ini kami buat, kami belum berhasil membangun bursa aset kripto, kliring berjangka untuk aset kripto, maupun kustodian untuk aset kripto,” kata Didid saat paparannya dalam virtual outlook Bappebti 2023, Rabu, 4 Januari 2023.

“Ini catatan besar buat kami. Padahal di akhir tahun lalu, ini sudah menjadi janji Bappebti untuk mewujudkan di 2022,” tambah Didid.

Dia mengutarakan alasan mengapa rencana tersebut gagal terwujud. Salah satunya adalah lantaran Bappebti kesulitan mencari benchmarking bursa kripto yang dikelola negara dan dirasa cocok dengan Indonesia. Selain itu, dia ingin memastikan bursa yang nantinya didirikan bukanlah exchange kaleng-kaleng.

“Kami ingin memastikan ekosistem ini nantinya akan berjalan dengan baik, sehingga kami ingin pastikan semua hal yang terkait dengan bursa, kustodi, dan kliring ini juga memenuhi kriteria-kriteria yang baik,” katanya.

Keterlambatan pendirian bursa ini menurut Didid menjadi simalakama tersendiri yang mesti ditelan Bappebti. Pasalnya, badan tersebut harus menanggung risiko permasalahan terkait kripto sendirian.

Bila nantinya bursa kripto Indonesia berdiri, risiko akibat momen-momen buruk di jagat kripto dapat ditransfer ke badan atau lembaga lain. Terlebih setelah Omnibus Law keuangan disahkan pada Desember 2022 lalu, ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kebagian jatah mengawasi pengelolaan kripto dan perdagangan derivatif. Saat ini, beban tanggung jawab tersebut sedang dalam masa peralihan.

“Jika bursa, kustodi, dan kliring itu sudah dibangun, kami akan membagi risiko itu. Ada risiko yang akan ditanggung oleh bursa, kustodi, dan kliring.”

Sebetulnya, ujar Didid, pihaknya sangat menginginkan bursa dan ekosistem kripto di bawah kelolaan pemerintah ini berdiri secepatnya, namun di sisi lain Bappebti juga menginginkan agar bursa maupun ekosistem kripto yang nantinya mendarat dibuat sebaik mungkin.

“Dua hal ini [bursa dan ekosistem] akan kami upayakan bisa selesai di 2023, atau nanti akan kita tuangkan dalam peraturan pemerintah di masa peralihan (Omnibus Law Keuangan) tadi,” kata dia.

Berdasarkan laporan yang diolah Bappebti, jumlah trader kripto atau investor di tanah air selama tahun 2022 mengalami peningkatan pesat.

Hingga November 2022, terdapat 16,55 juta trader atau investor kripto dengan rata-rata penambahan investor bulanan mencapai 134.801 orang. Jumlah investor kripto ini meningkat 48% dari 11,2 juta di tahun sebelumnya.