Robinhood Kembali PHK 23% Karyawan Setelah Merugi di Q2 2022

Share :

Portalkripto.com — Perusahaan jasa keuangan Amerika Serikat (AS), Robinhood, dilaporkan memberhentikan 23% karyawannya. Pengumuman ini disampaikan pendiri dan CEO Robinhood, Vlad Tenev, usai merilis laporan keuangan Q2 2022 pada Selasa (2/8).

Tenev mengatakan, PHK akan berdampak pada semua divisi di perusahaan, terutama operasional, pemasaran, dan manajemen program. Financial Times memperkirakan jumlah karyawan yang terkena dampak sekitar 780.

Menurut Tenev, perusahaannya menduga kenaikan pendapatan yang terjadi pada awal pandemi akan terus berlangsung hingga tahun ini. Namun, dugaan itu ternyata salah.

“Sebagai CEO, saya bertanggung jawab atas ambisi ini, ini semua tergantung pada saya,” ujar Tenev.

Robinhood mengeluarkan laporan keuangan Q2 2022 sehari lebih cepat dari yang telah dijadwalkan. Dan hasilnya cukup mengecewakan.

Pendapatan bersih perusahaan tercatat sebesar $318 juta atau turun 40% year-on-year, namun naik 6% dari Q1 2022. Sementara kerugian bersih mencapai $295 juta, berkurang dari kerugian bersih di Q2 2021 sebesar $502 juta.

Pengguna aktif bulanan turun 1,9 juta dari kuartal terakhir menjadi 14 juta pada Juni lalu. Sedangkan Assets Under Custody (AUC) turun 31% menjadi $64,2 miliar.

Namun, pendapatan dari kripto naik 7% quarter-on-quarter menjadi $58 juta.

Harga saham Robinhood sempat melonjak signifikan pada Mei lalu, setelah pendiri dan CEO FTX Sam Bankman-Fried menggelontorkan $650 juta untuk 7,6% saham di perusahaan itu.

Robinhood sempat memberhentikan 9% stafnya pada awal tahun ini. Tenev juga menyebut kondisi ekonomi dan runtuhnya pasar kripto menjadi alasan dibalik keputusan tersebut.

Divisi Kripto Robinhood Didenda $30 Juta

Kabar PHK karyawan hadir bersamaan dengan keputusan Departemen Layanan Keuangan New York (NYDFS) untuk menjatuhkan denda $30 juta terhadap divisi kripto Robinhood. Divisi tersebut diduga melakukan pelanggaran terkait dengan undang-undang Bank Secrecy Act (BSA) and Anti-Money Laundering (AML).

Dalam sebuah pengumuman yang disampaikan pada Selasa (2/8), pengawas NYDFS, Adrienne Harris, mengatakan, divisi kripto Robinhood telah gagal memenuhi kewajiban untuk melakukan transisi ke sistem pemantauan transaksi yang lebih memadai.

Divisi ini juga tidak menyimpan nomor telepon di situs resminya untuk menerima keluhan pelanggan, yang berarti melanggar aturan keamanan siber di negara bagian New York.

Menurut Harris, divisi kripto Robinhood juga akan diminta untuk menyewa konsultan independen untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan dan membantu upaya perbaikan perusahaan.

“Semua perusahaan mata uang virtual yang dilisensikan di Negara Bagian New York tunduk pada peraturan anti pencucian uang, perlindungan konsumen, dan keamanan siber yang sama dengan perusahaan jasa keuangan tradisional,” ujar Harris, dikutip Cointelegraph.

Penyelidikan dugaan pelanggaran ini telah dilakukan NYDFS pada Januari hingga September 2019.