Marketplace NFT Harus Tunduk pada UU Anti Pencucian Uang Uni Eropa

Share :

Portalkripto.com — Anggota Parlemen Uni Eropa mengajukan amandemen Undang-undang (UU) Antipencucian Uang pada Senin, 4 Juli 2022. Dalam amandemen itu, marketplace NFT diharuskan ikut tunduk pada UU.

Amandemen ini diusulkan oleh Ernest Urtasun dan Kira Marie Peter-Hansen dari Green Party, bersama Aurore Lalucq dan Csaba Molnar dari perwakilan sosialis. Mereka mengusulkan agar platform yang memperdagangkan dan mencetak NFT wajib mengikuti aturan di bawah Undang-undang Antipencucian Uang Uni Eropa.

Dengan demikian, marketplace NFT seperti OpenSea harus mengawasi aliran dana gelap yang mengalir di dalam sistem mereka. OpenSea juga harus melakukan pemeriksaan identitas pelanggan baru dan transaksi mencurigakan seperti yang dilakukan oleh bank dan platform kripto lainnya yang sudah dimasukkan ke dalam UU.

Anggota parlemen Belanda Paul Tang menambahkan poin amandemen antipencucian uang tersebut dengan menargetkan decentralized autonomous organizations (DAO) dan wallet kripto yang tidak dikelola oleh exchange.

Anggota parlemen dari Green Party dan perwakilan sosialis juga mendukung diharuskannya platform wallet kripto dan platform decentralized finance (DeFi) untuk terikat di bawah UU itu.


Kamu Bisa Baca Artikel Lain:

Bitcoin Mulai Ditinggalkan Investor Karbitan

Gas Fee Rata-rata Ethereum Turun Jadi $1,57, Terendah Sejak 2020


Sementara anggota parlemen sayap kanan dari partai Jerman, Gunnar Beck, justru menyoroti efek dari regulasi itu terhadap mata uang kripto.

“(Regulasi) ini memicu orang-orang untuk melakukan diversifikasi portofolio (mencari peluang dari instrumen keuangan lain) dan melidungi diri mereka sendiri dari risiko induksi inflasi euro oleh Bank Sentral Eropa,” ujarnya, dikutip Coindesk.

Pekan lalu, Uni Eropa telah mengesahkan Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) yang dirancang untuk memberikan lisensi terhadap perusahaan kripto dan memberlakukan pemeriksaan identitas pada transaksi aset digital.

Namun, MiCa dan aturan serupa bernama Transfer of Funds tidak mengatur tentang pencucian uang karena mendapatkan pertentangan dari pemerintahan negara anggota Uni Eropa.

Uni Eropa tengah melakukan perombakan besar terkait UU Antipencucian Uang setelah muncul banyak skandal keuangan konvensional, seperti yang menimpa Danske Bank di Denmark dan Pilatus Bank di Malta.