Putin Sahkan UU yang Larang Uang Digital Jadi Alat Pembayaran di Rusia

Share :

Portalkripto.com — Presiden Rusia Vladimir Putin telah resmi menandatangani undang-undang (UU) yang melarang produk keuangan digital sebagai alat pembayaran dalam negeri, Kamis, 14 Juli 2022, waktu setempat.

UU tersebut membuat penggunaan mata uang kripto untuk membayar barang dan jasa menjadi perbuatan yang ilegal. Dalam draf awalnya, UU itu melarang adanya unit mata uang lain di bawah Federasi Rusia selain Rubel

State Duma menyetujui UU tersebut pada 8 Juni 2022 setelah melakukan beberapa revisi dan pertimbangan. Sementara Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Federation Council, menyetujui UU ini pada 8 Juli 2022.

Di Rusia, semua RUU harus disetujui oleh dua majelis ini sebelum disahkan menjadi UU oleh presiden.

“Dilarang menerima aset digital sebagai pembayaran untuk barang yang dibeli, pekerjaan yang dilakukan, layanan yang diberikan, serta dengan cara lain yang memungkinkan seseorang untuk menerima pembayaran (karya, layanan) oleh aset keuangan digital, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang federal,” tulis UU tersebut yang dicantumkan di situs resmi Parlemen Rusia.

Pencetus UU ini adalah Anatoly Aksakov, Kepala Financial Markets Committee di majelis rendah Parlemen Rusia. Aksakov saat itu mengatakan, tidak boleh ada yang menggantikan Rubel yang merupakan mata uang resmi negara sebagai alat pembayaran di dalam negeri.


Kamu Bisa Baca Artikel Lain:

Kapitalisasi Pasar DeFi Turun 74,6% di Q2 2022

Meninjau Pergerakan BTC Sejak November 2021, Ke Mana akan Bergerak?


“Rubel adalah mata uang resmi Federasi Rusia. Pasal yang disebutkan di dalamnya menetapkan larangan penggunaan mata uang lain atau pengganti mata uang di wilayah Federasi Rusia,” kata Aksakov, dikutip Cointelegraph.

UU baru yang mengacu pada UU Digital Financial Actives ini mewajibkan perusahaan exchange kripto untuk tidak melayani transaksi yang melibatkan kripto sebagai pengganti mata uang Rubel.

UU Digital Financial Actives mulai berlaku pada 2021 di Rusia. Dalam perjalanannya, ada dua RUU lain yang menyusul, salah satunya RUU Digital Currency, yang akan menentukan kerangka regulasi kripto secara umum.

Sementara RUU lainnya, yakni RUU Mining in the Russian Federation, akan menetapkan aturan dan pedoman bagi para penambang kripto di negara itu. Namun, RUU-RUU tersebut dinilai tidak sejalan dengan pandangan Bank Rusia yang selama ini selalu mendorong agar kripto dilarang.

Rusia telah menjadi sorotan karena diduga telah memanfaatkan kripto untuk menghindari sanksi dari Barat yang merupakan imbas dari invasinya ke Ukraina.