Regulasi
Kripto Sebagai The Network State, Buku Terbaru Balaji Srinivasan
Jul
Portalkripto.com — Sebuah negara tak pernah lepas dari nilai historis yang melatarbelakangi pembentukannya. Wilayah tertentu bisa disebut negara salah satunya karena mencapai syarat khusus seperti memiliki rakyat, memiliki wilayah, hingga mendapatkan pengakuan dari negara lain.
Lalu bagaimana jika negara dibangun secara nonfisik yang penduduknya berisi komunitas online dan wilayahnya tidak memiliki nilai historis?
Mantan Chief Technology Officer (CTO) Coinbase Balaji Srinivasan dalam buku barunya, ‘The Network State‘, membahas mengenai hal tersebut.
Ia memformulasikan analogi mata uang kripto sebagai sebuah negara baru yang disebut ‘negara jaringan’ atau network state.
What is a network state? Briefly, it’s a new kind of online community that crowdfunds land around the world, networks it together, and eventually attains diplomatic recognition.
Here’s what it looks like to go from a 1-person startup society to a million-person network state. pic.twitter.com/75C1CAfApL
— Balaji Srinivasan (@balajis) July 10, 2022
Sebelum memulai, Balaji mengungkapkan, sedikitnya ada 3 cara konvensional dan 3 cara nonkonvensional untuk membentuk sebuah negara di dunia.
Memulai Sebuah Negara Komunitas Digital
Cara-cara konvensional yakni dengan pemilihan umum atau referendum kemerdekaan/pemisahan dari negara induk, melakukan revolusi politik yang tak jarang melibatkan pertumpahan darah, dan dengan jalan perang.
Sementara cara-cara nonkonvensional adalah, pertama dengan menjajah pulau baru yang penghuninya tidak memiliki organisasi militer, aturan hukum, dan pengakuan dari negara lain.
Kedua dengan seasteading atau mendirikan ‘negara’ di atas air atau di dalam sebuah kapal laut yang berlayar di perairan internasional. Dan ketiga dengan menjelajah planet lain seperti yang dilakukan CEO Tesla Elon Musk yang mulai mempertimbangkan perjalanan ke Mars.
Namun, kompleksitas keenam cara itu tampaknya membuat pembentukan sebuah negara yang benar-benar baru akan sulit dilakukan saat ini.
Menurut Balaji dalam bukunya yang dirilis pada 4 Juli 2022 itu, ‘negara jaringan’ menjadi satu-satunya negara baru yang tidak mustahil untuk dibentuk. Tidak seperti negara pada umumnya yang dimulai dari sebuah teritori fisik, ‘negara jaringan’ justru dimulai dari komunitas digital.
Kamu Bisa Baca Artikel Lain:
Masyarakat Sri Lanka Sudah Bersiap dengan Kripto Sebelum Negaranya Bangkrut
Analisis Harga BTC, ETH, dan Pasar Kripto Selama Sepekan
Nilai Transkasi Aset Kripto Indonesia Sentuh Rp 192 Triliun di Q1 2022
Dari komunitas online, negara ini akan mulai merambah mata uang digital yang bernilai miliaran dolar hingga akhirnya mengembangkan dunia virtual reality.
‘The Network State’ juga tidak membutuhkan penemuan baru yang memakan waktu seperti roket untuk pergi ke mars. Hanya perlu menggabungkan teknologi yang berfungsi untuk menghilangkan sentimen-sentimen politik dalam pembentukannya.
Balaji menuturkan, ‘negara jaringan’ sebagai negara baru bisa dijelaskan dalam definisi numerik dan definisi sosial.
Secara numerik, negara ini dapat dipantau dengan data realtime yang menunjukkan jumlah anggota komunitas yang mencapai jutaan, luas lahan virtual yang mencapai ribuan mil, dan pendapatan on-chain tahunan komunitas yang mencapai miliaran dolar.
Data-data tersebut akan membawa ‘negara jaringan’ ke definisi sosial, yakni negara baru yang secara diplomatis diakui oleh negara/entitas lain.
Saat ini Bitcoin sudah masuk ke dalam daftar CNBC dan Bloomberg bersama saham blue-chip lainnya. Pada 2020, Bitcoin berhasil mempengaruhi kebijakan Bank Rakyat China, IMF, Goldman Sachs, JP Morgan, dan Bank Dunia. Pada 2021, Bitcoin juga telah menjadi alat pembayaran yang sah di El Salvador.
Aspek numerik dan sosial ini terus berkaitan dan ikut membantu mata uang kripto untuk terus tumbuh.
Bitcoin yang terbukti tidak mudah diretas, bisa merambah aspek sosial dengan menambah kepercayaan jutaan investor di seluruh dunia dan pada akhirnya akan berpengaruh pada aspek numerik dengan naiknya kapitalisasi pasar.